VIRAL…..Diduga Lakukan Aktivitas PETI Atas Akun Tiktok Romeo 0984 Menghina Presiden RI
Suaraborneosatu.com – Landak,-Beredar sebuah video penghinaan Presiden RI Jendral TNI (Purn) Prof. Dr.(HC) H. Prabowo Subianto Djojohadikusumo dengan Akun Tiktok atas nama pengguna Romeo 0984 / Meditus – tere yang Diduga melakukan aktifitas PETI, saat ini alamat diduga pelaku belum di ketahui. Minggu 8 November 2026
menginformasikan bahwa bagi seorang melakukan penghinaan kepada Presiden RI maka ia dan keturunannya masuk daftar hitam Pemerintah Indonesia hingga tujuh turunan.
Berdasarkan hasil penelusuran Tim Jelajahoaks diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar, pasal penghinaan presiden dan wakil presiden terdapat dalam undang undang (UU) nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab undang undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 218.
1. Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (Tiga) Tahun 6 (Enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.
2. Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 (satu) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau membela diri.
Pada pasal tersebut, tidak tertulis sanksi dari penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yakni memasukan pelaku dan keturunannya ke dalam daftar hitam Pemerintahan Indonesia.
Sanksi yang ada di dalam pasal tersebut hanya pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, sedangkan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2023 pada pasal 79, yang dimaksud dengan pidana denda kategori IV adalah denda paling banyak sebesar RP 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah).
KESIMPULAN
Informasi dalam video tentang sanksi bagi penghina Presiden RI adalah masuk daftar hitam hingga tujuh turunan adalah tidak benar, faktanya. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 sanksi terkait penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda kategori IV paling banyak RP 200 juta.
Tim/Red
