Tragedi Siswa SD di NTT Jadi Alarm Nasional, Kopri PC PMII Ketapang Soroti Kegagalan Negara Lindungi Hak Anak
Suaraborneosatu.com – Ketapang Tragedi meninggalnya seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi dan keterbatasan akses pendidikan, menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat di seluruh Indonesia. Peristiwa ini tidak hanya menyisakan duka mendalam, tetapi juga membuka kembali diskursus tentang kesenjangan sosial, kemiskinan ekstrem, serta lemahnya sistem perlindungan anak dan pendidikan dasar di daerah tertinggal.
Korban yang masih berusia sekitar 10 tahun tersebut diketahui sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli buku tulis dan alat tulis sekolah. Namun karena keterbatasan ekonomi keluarga, permintaan itu tidak dapat dipenuhi. Tak lama kemudian, korban ditemukan meninggal dunia dan meninggalkan sepucuk surat yang ditujukan kepada sang ibu, yang kini menjadi bukti pilu dari tekanan psikologis yang dialami anak seusia itu.
Aparat kepolisian setempat menyatakan kasus ini masih dalam pendalaman, namun sejumlah pihak menilai peristiwa tersebut merupakan cermin kegagalan sistemik, bukan semata persoalan keluarga. Kebutuhan dasar pendidikan yang seharusnya dijamin negara justru menjadi beban berat bagi keluarga miskin.
Pemerintah pusat dan daerah telah menyampaikan keprihatinan serta berjanji melakukan evaluasi terhadap sistem pendampingan sosial dan distribusi bantuan pendidikan. Namun di sisi lain, masyarakat sipil menilai bahwa tragedi ini adalah peringatan keras bahwa masih banyak anak Indonesia yang hidup dalam kondisi rentan, tanpa jaring pengaman sosial yang memadai.
“Jika Anak Kehilangan Harapan Karena Alat Tulis, Maka Negara Harus Bercermin”
Menanggapi tragedi tersebut, Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri) PC PMII Ketapang menyampaikan duka cita mendalam sekaligus keprihatinan serius atas peristiwa yang dinilai sebagai kegagalan kolektif dalam melindungi hak dasar anak.
Kopri PC PMII Ketapang menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh dipandang sebagai insiden tunggal, melainkan sebagai indikator rapuhnya sistem perlindungan sosial dan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di wilayah tertinggal.
“Ketika seorang anak SD kehilangan harapan hidup hanya karena tidak mampu membeli buku dan pulpen, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya kondisi keluarganya, tetapi juga kehadiran negara dalam menjamin hak dasar warganya,” tegas Riska selaku Ketua Kopri PC PMII Ketapang dalam pernyataan sikapnya.
Riska menilai bahwa pendidikan dasar seharusnya benar-benar bebas dari hambatan ekonomi. Negara wajib memastikan bahwa tidak ada anak yang merasa tertinggal, tertekan, apalagi merasa tidak layak hidup hanya karena kemiskinan.
Lebih lanjut, Kopri PC PMII Ketapang mendesak:
1. Pemerintah pusat dan daerah untuk memperbaiki validitas data keluarga miskin dan memperkuat pendampingan sosial berbasis komunitas.
2. Satuan pendidikan dan tenaga pendidik agar lebih peka terhadap kondisi psikologis dan sosial peserta didik.
3. Penguatan layanan kesehatan mental anak, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Riska juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun solidaritas sosial dan kepedulian kolektif terhadap anak-anak di sekitar kita. Menurut Riska, tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh, bukan sekadar duka yang berlalu bersama waktu.
“Anak-anak adalah amanah dan masa depan bangsa. Negara, masyarakat, dan keluarga harus berdiri bersama memastikan tidak ada lagi anak yang merasa sendirian menghadapi hidup,” tutup pernyataan Riska.
