Cipayung Plus, BEM, dan Pemuda Ketapang Desak Langkah Konkret Tangani Karhutla dan Kelangkaan BBM
Suaraborneosatu.com – Ketapang Aliansi Cipayung Plus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan elemen pemuda se-Kabupaten Ketapang mendesak pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), serta mitigasi bencana. Aspirasi tersebut disampaikan melalui rangkaian audiensi dan aksi damai di sejumlah lokasi di Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026).
Rangkaian kegiatan diawali dengan audiensi di Kantor Bupati Ketapang, dilanjutkan dengan aksi damai di DPRD Kabupaten Ketapang, serta penyampaian aspirasi di Terminal Fuel Jober Pertamina Ketapang. Melalui tiga agenda tersebut, mahasiswa dan pemuda menyoroti pentingnya penanganan karhutla yang terencana, pengawasan terhadap distribusi BBM, serta keterbukaan informasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah daerah, aliansi meminta kejelasan mengenai langkah penanganan karhutla, pembaruan informasi persebaran hotspot dan titik api, serta perkembangan penggunaan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp20 miliar yang disebut diperuntukkan bagi penanganan karhutla di Kabupaten Ketapang.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada perlindungan kesehatan petugas dan relawan pemadam api yang terlibat dalam penanganan kebakaran. Aliansi menilai upaya penanggulangan karhutla harus didukung kesiapan personel, peralatan, langkah pencegahan, serta perlindungan bagi mereka yang bekerja di lapangan.
Persoalan kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah SPBU turut menjadi perhatian utama. Mahasiswa dan pemuda meminta pemerintah daerah mengambil langkah konkret, sekaligus mendorong DPRD Kabupaten Ketapang memperkuat fungsi pengawasan terhadap persoalan pasokan dan distribusi BBM.
Mereka juga mendesak DPRD memfasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan Jober Ketapang, untuk memperoleh penjelasan mengenai kondisi stok, kuota, distribusi, serta langkah penyelesaian yang diperlukan.
Transparansi anggaran penanggulangan karhutla juga menjadi bagian dari tuntutan. Menurut aliansi, keterbukaan informasi dan pengawasan yang efektif diperlukan agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai kebijakan, penggunaan anggaran, serta perkembangan penanganan persoalan yang disuarakan.
Rangkaian penyampaian aspirasi tersebut menegaskan bahwa mahasiswa dan pemuda tidak hanya menuntut penyelesaian persoalan dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong penguatan tata kelola pemerintahan, koordinasi lintas sektor, dan akuntabilitas pelayanan publik.
Aliansi Cipayung Plus, BEM, dan elemen pemuda se-Kabupaten Ketapang berharap pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan seluruh pihak terkait dapat memberikan respons yang jelas serta menindaklanjuti tuntutan melalui langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Bagi mahasiswa dan pemuda, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi. Namun, keberhasilan upaya tersebut pada akhirnya juga ditentukan oleh tindak lanjut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan karhutla dan kelangkaan BBM di Kabupaten Ketapang.
