Ketua KOPRI PC PMII Ketapang Sampaikan Sejumlah Usulan Strategis dalam RAKORDA KOPRI PKC PMII Kalimantan Barat
Suaraborneosatu.com — Ketapang Ketua Korps PMII Putri (KOPRI) PC PMII Ketapang, Sahabati Riska Ardiana Dian Septyani, mengikuti Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) KOPRI PKC PMII Kalimantan Barat yang diselenggarakan di Wisma Chandramidi, Kabupaten Mempawah, pada 10–11 Mei 2026.
Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua-Ketua KOPRI PC PMII se-Kalimantan Barat sebagai forum koordinasi, evaluasi, serta penyampaian gagasan strategis terkait arah gerak KOPRI ke depan, khususnya menjelang Musyawarah Pimpinan Nasional (MUSPIMNAS).
Dalam forum tersebut, Ketua KOPRI PC PMII Ketapang, Riska Ardiana Dian Septyani, menyampaikan sejumlah usulan dan rekomendasi yang dinilai penting untuk menjadi bahan pembahasan pada MUSPIMNAS mendatang.
Usulan pertama yang disampaikan ialah perlunya pelaksanaan pelatihan instruktur khusus kaderisasi formal KOPRI. Menurutnya, hingga saat ini belum terdapat pelatihan instruktur yang secara khusus difokuskan untuk kebutuhan kaderisasi formal KOPRI, padahal hal tersebut dinilai penting untuk memperkuat kualitas kaderisasi perempuan di PMII.
“Pelatihan instruktur khusus KOPRI penting dilakukan agar kaderisasi formal KOPRI lebih maksimal, terarah, dan mampu melahirkan instruktur yang benar-benar memahami pola kaderisasi serta kebutuhan kader perempuan di PMII,” ujarnya.
Usulan kedua berkaitan dengan pelaksanaan Sekolah Kader KOPRI Nasional (SKKN). Riska menilai bahwa KOPRI Kalimantan Barat sebenarnya memiliki banyak kader yang telah mengikuti Sekolah Kader KOPRI (SKK), namun masih sedikit kader yang mampu mengikuti SKKN karena pelaksanaannya lebih sering dipusatkan di kota-kota besar di Indonesia.
Ia mendorong agar PB KOPRI PMII dapat memberikan ruang kepada daerah yang siap dan memiliki kapasitas, termasuk Kalimantan Barat, untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan SKKN.
“KOPRI Kalbar sebenarnya memiliki potensi kader yang siap. Kendalanya hanya akses dan biaya karena SKKN sering dilaksanakan jauh dari daerah. Harapannya PB KOPRI dapat mempertimbangkan pelaksanaan SKKN di beberapa pulau besar di Indonesia, termasuk Kalimantan Barat,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya pelatihan administrasi khusus bagi kepengurusan KOPRI. Menurutnya, administrasi di tubuh PMII dan KOPRI memiliki perbedaan tersendiri, mulai dari penomoran surat, format administrasi, hingga tata kelola surat-menyurat organisasi.
“Masih banyak kader yang belum memahami administrasi organisasi secara benar, khususnya di lingkungan KOPRI. Karena itu diperlukan pelatihan administrasi khusus agar tata kelola organisasi lebih tertib dan profesional,” tambahnya.
Tidak hanya menyampaikan usulan, KOPRI PC PMII Ketapang juga menekankan pentingnya keseriusan dalam pelaksanaan kaderisasi formal KOPRI di setiap daerah di Kalimantan Barat. Menurutnya, kaderisasi tidak boleh hanya dijadikan formalitas kegiatan semata.
Riska menegaskan bahwa setiap proses kaderisasi harus dilaksanakan secara terarah, terstruktur, dan penuh tanggung jawab. Ia juga menyoroti praktik pemberian sertifikat atau Surat Keterangan Lulus (SKL) kepada peserta yang tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan secara penuh.
“Kaderisasi harus benar-benar dijaga kualitasnya. Jangan sampai ada peserta yang tidak mengikuti materi secara penuh atau tidak mengikuti proses dari awal sampai akhir, tetapi tetap mendapatkan SKL atau sertifikat kaderisasi. Hal seperti ini justru merusak nilai kaderisasi itu sendiri,” tegasnya.
Melalui forum RAKORDA tersebut, KOPRI PC PMII Ketapang berharap adanya perhatian serius terhadap penguatan sistem kaderisasi perempuan di tubuh PMII, sehingga mampu melahirkan kader KOPRI yang berkualitas, disiplin, serta memiliki kapasitas organisasi yang baik.
